dpr vs pertamina

Dirut Pertamina Karen Agustiawan merasa DPR sudah keterlaluan karena menyamakan direksi dengan Satpam. Bagaimana asal mula kata 'Satpam' itu muncul?

Kata 'Satpam' yang menjadi biang keberatan Pertamina ternyata dilontarkan oleh anggota Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon. Kepada detikFinance, Selasa (17/2/2009), Effendi pun menjelaskan maksud ucapannya itu.

Berikut petikan kalimat yang dilontarkan Effendi Simbolon dalam rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Pertamina beberapa waktu lalu.

"Kalau toh hanya untuk mengendalikan bisnis-bisnis pengguasa, seperti SBY dan JK, tuh satpam saya saja di sana, nggak perlu Anda. Tapi kalau untuk perbaiki kinerja Pertamina, nggak cukup Anda. Anda nggak cukup umur (pengalaman), pengetahuan dan kualitas," ujar Effendi mengutip pernyataannya dulu.

Effendi menjelaskan, maksud dari ucapannya itu adalah untuk menegaskan bahwa pemimpin Pertamina haruslah orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman. Bukan sekedar untuk menjadi 'boneka' dari pihak yang memilihnya.

"Kita lihat ini ada kepentingan. Karena ada yang mau mengendalikan Pertamina untuk kepentingan penguasa. Kalau hanya untuk itu, kan sayang sekali kalau nahkoda Pertamia seperti ini. Masa Presiden nggak sadar," katanya.

Ia menilai terganggunya hubungan Pertamina dan Komisi VII saat ini bukan salah Karen sepenuhnya. Namun ada tanggungjawab dari pihak yang mengangkat Karen menjadi pucuk pimpinan Pertamina.

Menurut Effendi, pemerintah harusnya memilih orang yang lebih berpengalaman dan memiliki trakc record yang lebih bagus.

"Karen nggak salah, tapi kenapa dia mau? Yang salah ada yang milih dia. Masa kasih kolonel untuk jabatan Jenderal? Harusnya pilih orang yang lebih berpengalaman dan bebas dari kepentingan siapapun," tegasnya.

Seperti diketahui, Karen sebelumnya menyatakan keberatannya karena direksi Pertamina disamakan dengan Satpam.

"Kami akan jawab semua pertanyaan, bukan penghinaan. Untuk direksi disamakan dengan satpam, itu kan sudah keterlaluan," kata Karen usai rapat yang diputus di tengah jalan pada Senin kemarin.


Meski begitu, Effendi tidak menjelaskan secara rinci kepentingan apa yang dimaksud dan siapa figur yang cocok menjadi pimpinan BUMN terbesar ini.

Kini, untuk mengklarifikasi masalah tersebut Komisi VII akan menggelar 'rapat perdamaian' pada 23 Februari yang mengundang Menneg BUMN, Menteri ESDM, Komut Pertamina dan tentu saja Dirut Pertamina.

sumber berita: detik.com


my comment:
ups, apakah anggota dpr ri begitu amat sangat terhormatnya, punya kuasa dan wewenang yang besar dan mutlak, sehingga nggak bisa dan nggak mampu untuk sekedar menerima kritik dan masukan?? very arogant!!

cheers,
-anna-